Untuk Bisa Bertahan itu Berat

Gw sering jatuh bangun dalam ngehadapin hidup. Sering merasa kenapa hidup gw kaya gini? Kenapa gw yg ngerasain semua ini? Kenapa bukan orang lain?

Dari kaya smp miskin, pernah gw rasain. Dari bahagia smp nangis gak henti2 pun pernah.

Terlalu banyak hal yg gw tutupin dalam hidup. Semua yg gw lakuin bukan karna gw malu, tp karna semua itu gak pantes untuk di omongin.

Gw ikhlas dengan keadaan kedua orang tua gw yg kaya gini. Mereka milih pisah, yaudah itu yg terbaik.

Kadang sedih ngeliat mama sm papa harus banting tulang sebegitu kerasnya cuma demi nguliahin gw.

Ditambah abang gw yg sama sekali belum ada fikiran untuk bisa ngebantuin orang tua. Itu semua jadi beban dalam hidup gw.

Sekarang ditambah lagi adik sepupu yang bener2 bikin gw pengen nangis setiap hari.

Sedangkan gw masih gabisa apa2. Merasa gak berguna. Gatau lg harus gmn?

Cape rasanya setiap hari ngerasain batin yg sama.

Inflasi Pada Negara Pakistan

Nama :          Dyna Fawaza                            ( 22212340)

                        Elma Anugrah Destrianti     (22212464)

                        Feni                                             (22212890)

                        Kharisma Aulia                        (24212083)

Kelas :            4EB25

SEJARAH NEGARA PAKISTAN
Sejarah Pakistan sangat penting untuk diketahui. Pakistan merupakan negara republik Islam yang berada di anak benua India. Sejarah Pakistan dimulai sejak negara ini berhasil memerdekakan dirinya dari penjajahan Inggris pada 14 Agustus 1947.
Sejarah Pakistan menyebutkan bahwa secara resmi Pakistan bernama Republik Islam Pakistan dan merupakan salah satu negara di Asia Selatan. Sejarah Pakistan juga menyebutkan bahwa negara ini mempunyai garis pantai sepanjang 1,046km dengan Laut Arab dan Teluk Oman di sebelah selatan. Di bagian barat, nagara ini berbatasan dengan Iran, India di bagian timur, Cina di timur laut. Pakistan sampai tahun 1970 membentuk pemerintahan militer dan kemudian berubah bentuk menjadi Republik Islam Pakistan. Pakistan memiliki luas wilayah lebih dari 803 ribu kilometer persegi dan berbatasan dengan Iran,India,Afganistan,danChina.
Negara Pakistan berdekatan dengan Tajikistan yang hanya dibatasi oleh daratan kecil bernama Koridor Wakhan. Pakistan berada pada zona strategis karena berdekatan dengan tempat-tempat penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Inilah yang membuat sejarah Pakistan penting untuk diketahui.

Salah satu sejarah Pakistan yang penting diketahui adalah keberadaan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Mehrgarh, dan peradaban emas lembah Indus. Situs-situs yang merupakan bagian dari sejarah Pakistan ini berada di daerah Pakistan dan termasuk sejarah Veda, Indo-Yunani, Persia, peradaban Islam, dinasti Turki-Mongol dan kebudayaan Sikh setelah melalui berbagai invasi. Untuk lebih jelasnya, simaklah uraian singkat tentang sejarah Pakistan berikut.

Sejarah Pakistan: Gagasan Pendirian Pakistan

Sejarah Pakistan diawali ketika Inggris menguasai anak benua India selama hampir 200 tahun, dari 1756 hingga 1947. Reformasi politik pada akhir abad ke-19 memungkinkan dibentuknya partai-partai politik. Indian National Congress, yang mewakili mayoritas penduduk Hindu didirikan pada 1885. Muslim League dibentuk pada 1906 untuk mewakili dan melindungi posisi minoritas Muslim. Seorang penyair dan filsuf bernama Sir Muhammad Iqbal mengusulkan agar provinsi-provinsi India Inggris di sebelah barat laut serta negara bagian Jammu dan Kashmir sebaiknya digabung menjadi sebuah negara.
Berkaitan dengan nama, sejarah Pakistan memiliki kisah yang menarik. Nama “Pakistan” yang digunakan untuk menyebut penggabungan ini, merupakan singkatan dari nama-nama provinsi tersebut, yaitu Punjab, Afghania (Provinsi North West Frontier), Kashmir, Indus Sind, dan Baluchistan. Berdasarkan sejarah Pakistan, nama negara ini (Pakistan) artinya ‘tanah yang murni’ dalam bahasa Urdu ataupun bahasa Persia. Sejarah Pakistan juga mengatakan bahwa nama negara Pakistan diusulkan oleh seorang tokoh gerakan Pakistan, Choundry Rahmat Ali. Menjelang akhir 1930, Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Muslim League yang dianggap sebagai pendiri Pakistan, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindarkan Muslim India dari dominasi Hindu adalah dengan mendirikan negara Muslim tersendiri.

Sejarah Pakistan: Kemerdekaan

Sejarah Pakistan memang sangat beragam, termasuk masalah kemerdekaan. Pada 1940, Muslim League secara resmi mendukung pembagian India Inggris serta pendirian Pakistan. Inggris kemudian memutuskan untuk membagi bekas jajahannya tersebut dan pada 15 Agustus 1947, menyerahkan kekuasaan secara terpisah kepada India dan Pakistan.
Sejarah Pakistan berlanjut dengan pembagian wilayah Pakistan menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat adalah negara Pakistan saat ini, sedangkan Pakistan Timur saat ini dikenal sebagai negara Bangladesh. Kedua bagian tersebut dipisahkan wilayah India sepanjang 1.600 kilometer. Pembagian anak benua India menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh keluar dari Pakistan menuju India, dan sekitar 8 juta umat Muslim bermigrasi dari India ke Pakistan.
Sejarah Pakistan yang cukup kelam terjadi ketika perpindahan penduduk disertai kekerasan antarkelompok etnik berskala besar yang menguatkan rasa permusuhan di antara kedua negara. Permusuhan tersebut makin bertambah dengan adanya perselisihan mengenai masuknya negara-negara bagian pribumi ke dalam salah satu di antara kedua negara tersebut.
Penguasa Hindu Jammu dan Kashmir, yang 85 persen penduduknya Muslim, memutuskan bergabung dengan India. Pakistan kemudian menuntut hak atas Jammu dan Kashmir, sehingga terjadi perang antara Pakistan dan India. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi agar diadakan plebisit di bawah pengawasan PBB untuk menentukan masa depan Kashmir, India tetap menduduki sekitar dua pertiga wilayah tersebut dan menolak diadakannya plebisit.

Sejarah Pakistan Politik di Awal Kemerdekaan

Sejarah Pakistan juga menyebutkan bahwa pemerintahan Pakistan pertama kali dipimpin oleh Perdana Menteri Liaquat Ali Khan. Muhammad Ali Jinnah menjadi gubernur jenderal hingga meninggal pada 1948. Dari 1947 hingga 1951, Pakistan berada dalam kondisi tidak stabil. Setelah Liaquat terbunuh pada 1951, Khwaja Nazimuddin dari Pakistan Timur menggantikannya sebagai perdana menteri. Pada 1953, Nazimuddin digantikan oleh Muhammad Ali Bogra. Bogra mengundurkan diri pada 1955 dan Chaudhuri Muhammad Ali ditunjuk sebagai perdana menteri keempat. Pada tahun yang sama Gubernur Jenderal Ghulam Muhammad juga mengundurkan diri. Iskander Mirza, yang berasal dari militer, menjadi gubernur jenderal keempat dan terakhir. Pada 23 Maret 1956 Pakistan diproklamasikan sebagai republik Islam. Iskander Mirza menjadi presiden pertama. Sementara Huseyn Shaheed Suhrawardy menjadi perdana menteri kelima. Proklamasi ini dianggap sebagai salah satu sejarah Pakistan yang berkesan bagi seluruh rakyatnya.

Sejarah Pakistan: Diktator Militer dan Pemisahan Pakistan Timur

Sejarah Pakistan juga tidak lepas dari masalah militer. Pada 1958 Jenderal Muhammad Ayub Khan mengambil alih kendali atas Pakistan dengan memberlakukan keadaan darurat dan melarang semua kegiatan politik selama beberapa tahun. Setelah kekalahan Pakistan dalam perang melawan India pada 1965, kekuasaan Ayub Khan mulai berkurang. Pada Maret 1969, Ayub Khan mundur. Dia menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada Jenderal Muhammad Yahya Khan. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada Desember 1970 menimbulkan polarisasi Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada 26 Maret 1971 Pakistan Timur memisahkan diri dengan memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Bangladesh. Pertempuran pecah antara kaum nasionalis Bengal dan tentara Pakistan. Peristiwa ini dikenang sebagai sejarah Pakistan yang buruk. Pada November 1971 India mengirimkan pasukan ke Pakistan Timur untuk bertempur di pihak Bangladesh. Pasukan Pakistan kemudian menyerah di Dhaka pada 16 Desember 1971. Presiden Yahya Khan kemudian mengundurkan diri. Zulfikar Ali Bhutto mengambil alih Pakistan dan mengakui kemerdekaan Bangladesh.

Sejarah Pakistan: Masa Kekuasaan Zia-ul-Haq

Pemilihan umum berlangsung pada Maret 1977. Namun, kemenangan partai Bhutto, Pakistan People’s Party (PPP) dianggap sebagai kecurangan. Kerusuhan dan kebuntuan politik mendorong Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq mengambil alih pemerintahan. Zia menyatakan diri sebagai presiden pada 16 September 1978. Bhutto kemudian diadili dan divonis bersalah atas pembunuhan lawan politiknya pada 1974. Bhutto dieksekusi pada 4 April 1979. Pada 19 Agustus 1988 Zia tewas dalam kecelakaan pesawat Angkatan Udara Pakistan. Selanjutnya, pemilihan umum pada akhir 1988 membawa Benazir Bhutto, putri Zulfikar Bhutto, ke kursi perdana menteri.

Sejarah Pakistan pada Era 1990-an hingga Sekarang

Sepanjang 1990-an, Pakistan berada dalam ketidakstabilan politik. Benazir Bhutto dua kali menjadi perdana menteri, dan dua kali diturunkan. Sementara Nawaz Sharif tiga kali menjadi perdana menteri hingga dikudeta oleh Jenderal Pervez Musharraf pada 12 Oktober 1999. Benazir Bhutto terbunuh pada sebuah serangan bunuh diri pada 27 Desember 2007. Musharraf menuduh al Qaeda sebagai pelaku serangan. Namun, pendukung Bhutto menuduh pemerintah Musharraf mendalangi  peristiwa itu. Musharraf mundur dari jabatannya sebagai presiden pada 18 Agustus  2008. Selanjutnya, pada 6 September 2008, Asif Ali Zardari, suami Benazir Bhutto terpilih sebagai presiden dengan Yousaf Raza Gilani sebagai perdana menteri. Itulah tadi uraian panjang seputar sejarah Pakistan.

  1. Inflasi di Negara Pakistan

Terorisme, banjir, dan ekonomi yang memburuk membayangi Pakistan selama tahun 2010 dan bencana tersebut nampaknya akan menghambat kemajuan negara itu pada tahun 2011. Tahun 2010 telah menjadi tahun yang sangat buruk di berbagai bidang bagi warga Pakistan. Meningkatnya jumlah serangan bunuh diri, bencana banjir, krisis energi yang parah, inflasi keuangan yang sangat tinggi, salah urus perekonomian dan pengangguran telah menghancurkan kehidupan warga Pakistan. Hampir 1,300 orang tewas dan lebih dari 2,500 orang luka akibat 52 serangan bom bunuh diri sejak bulan Januari. Dengan kecurigaan upaya baru dalam memerangi terorisme dan laporan mengenai kemungkinan serangan terhadap basis Amerika Serikat di Pakistan, sejumlah pengamat mengumumkan prediksi situasi Pakistan tahun 2011 yang nampaknya akan memburuk.  Meskipun demikian, M. Ziauddin, editor harian Pakistan berberbahasa Inggris, Express Tribune berpendapat sebaliknya, “Bisa jadi situasi seperti ini akan terus berlanjut. Sebagaian besar serangan-serangan tersebut banyak terjadi di wilayah dibawah otonomi Federally Administered Tribal Area, FATA. Serangan pada wilayah perkotaan mengalami penurunan dalam 2-3 bulan terakhir”.  Pada Juli 2010, banjir yang melanda Pakistan datang secara tidak terduga, merendam seperlima wilayah negara itu dan dan setengah juta warga Pakistan kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan pukulan terhadap ekonomi Pakistan yang mengandalkan komoditi hasil pertanian. Menurut perkiraan, Pakistan mengalami kerugian sebesar 4 milyar dollar Amerika atas kerusakan infrastruktur dan sekitar 500 juta dollar amerika dari kegagalan hasil panen.

Inflasi yang terjadi di Pakistan merupakan inflasi tercepat dan terbesar di kawasan Asia. Inflasi tersebut tentunya sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Suku bunga terus naik sejak dua bulan terakhir. Menurut State Bank Of Pakistan, bencana banjir yang baru saja melanda Pakistan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan juga prospek pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Inflasi akan kembali dan dan ekonomi akan semakin melemah. Musibah banjir yang melanda kali ini merupakan bencana nasional terburuk selama 63 tahun sejarah.

Menurut Perdana Menteri Pakistan Syed Yousuf Raza Gilani, bencana banjir kali ini akan menaikkan inflasi hingga 20% dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi 2.5% hingga tahun depan. Menurutnya, Shahid Kadar selaku gubernur bank central bertanggung jawab untuk menurunkan angka inflasi. Indeks Karachi Stock Exchange 100 telah naik 6.8% tahun ini namun kemungkinan akan jatuh kembali jika suku bunga kembali dinaikkan. Keputusan untuk menaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi sentime pasaran. Bencana banjir pertama kali melanda provinsi Baluchistan pada tanggal 22 Juli dan kemudian membanjiri provinsi lainnya seperti Khyber Pakhtunkhwa, Punjab dan Sindh.

Estimasi kerugian hasil panen yang ditimbulkan oleh banjir kali ini adalah sebesar $3.3 milyar. Prediksi naiknya inflasi Pakistan sebesar 15% hingga 20%. Harga-harga pasaran naik hingga 13.3% di bulan Agustus dengan angka inflasi sebesar 17%. Bank central menaikkan benchmarknya untuk pertama kali sejak November 2008. Toyota Motor Corp dan Unilever, menyatakan hal senada dengan pemerintah Pakistan, menyatakan bahwa banjir kali ini telah menurunkan tingkat produksi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

  1. Cara Mengatasi Inflasi

 

Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan bahwa Pakistan telah memenuhi seluruh nilai performa kuantitatif yang menunjukkan bahwa ekonomi negara itu mulai membaik dan program reformasi masih berada di jalurnya. Pakistan yang berpenduduk 180 juta jiwa menghadapi sejumlah hambatan ketika berupaya merestrukturisasi ekonominya dan mengambangkan cadangan mata uang asing yang sangat rendah, yang bernilai US$8,3 miliar.
Pakistan menandatangani pinjaman bernilai $6,7 miliar dengan IMF untuk membangun kembali cadangan yang dimilikinya setelah selama dua tahun menipis, dan mendukung perubahan struktural guna mendorong investasi dan pertumbuhan. Pinjaman itu diberikan enam tahun setelah pemberian dana talangan IMF yang terakhir. Pemberian dana talangan kali ini adalah untuk membayar kembali hutang pemerintah Pakistan kepada berbagai institusi sebanyak hampir $5 miliar.  Sebagai bagian dari perjanjian itu, IMF akan melakukan kajian secara berkala agar dewan eksekutif badan itu menyetujui pemberian angsuran dana talangan sebesar $550 juta selama tiga tahun.  Pakistan sudah melewati satu kajian ekonomi dan menerima dua angsuran dana talangan bernilai $1,1 miliar. Pemberian dana talangan ketiga baru akan disampaikan akhir Maret. Untuk mengamankan pinjaman tersebut, Pakistan bertekad untuk memperbarui kebijakan ekonominya dengan meningkatkan pertumbuhan dan memulihkan stabilitas keuangan.Langkah-langkah ini bertujuan untuk menurunkan defisit, mengurangi kelangkaan listrik yang sangat luar biasa dan meningkatkan pajak. Meskipun berhasil mencapai sejumlah kemajuan, Kepala Misi IMF di Pakistan Jeffrey Franks – dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Keuangan Pakistan Mohammad Ishaq Dar – kembali  menekankan perlunya keseimbangan neraca pembayaran selama beberapa bulan. Jeffrey Franks mengatakan IMF mendorong bank sentral Pakistan supaya lebih “waspada” dalam kebijakan moneternya untuk menjaga inflasi pada tingkat yang wajar. IMF memperkirakan inflasi di Pakistan tahun ini akan mencapai 10%.

 

Tabel dengan nilai saat ini, prakiraan, statistik, grafik, dan kalender ekonomi.

Daftar Pustaka:

Cara Pemerintah Mengatasi-Menanggulangi Inflasi

http://id.wikipedia.org/wiki/pakistan#sejarah
http://tradingeconomics.com/pakistan/ind

PT Astra International Inc. (MNC)

Astra International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage’s sebesar 50,1%.

Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di JI. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Perusahaan ini mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi yang meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Kini Astra telah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mempekerjakan 185.580 orang karyawan di 170 perusahaan termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities.

Astra International memiliki Catur Dharma sebagai filosofi perusahaan yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu dan membina kerja sama, dan menjadi perusahaan yang senantiasa berusaha mencapai yang terbaik.

Catur Dharma ini mengantarkan Astra pada visi dan misinya untuk mensejahterakan bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder perusahaan ini.

Sejarah Singkat

1957

  • Astra memulai usaha sebagai perusahaan dagang

 

1969

  • Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia

 

1970

  • Astra ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda di Indonesia
  • Astra ditunjuk sebagai distributor tunggal mesin perkantoran Xerox di Indonesia

 

1971

  • Astra di tunjuk sebagai distributor tunggal Daihatsu
  • Mendirikan PT Federal Motor, agen tunggal sepeda motor Honda
  • Mendirikan PT Toyota Astra Motor (TAM), agen tunggal Toyota
  • Peluncuran produk sepeda motor Honda 90 Z (90cc)

 

1972

  • Mendirikan PT United Tractors (UT) yang mengelola bidang usaha alat berat

1973

  • Mendirikan PT Multi Agro Corporation yang mengelola divisi agribisnis Astra

1974

  • Mendirikan Yayasan Toyota & Astra yang bergerak di bidang pendidikan
  • TAM meluncurkan Toyota Corolla

1977

  • Toyota meluncurkan mobil Kijang pertama
  • Mendirikan PT Daihatsu Indonesia

1980

  • Astra mendirikan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) untuk membantu perusahaan kecil dan menengah

1981

  • Toyota meluncurkan mobil Kijang sebagai mobil keluarga

1982

  • Astra mendirikan PT Raharja Sedaya, sebuah perusahaan kredit konsumen

1983

  • Mendirikan PT Astra Agro Niaga, cikal bakal PT Astra Agro Lestari

1986

  • Daihatsu meluncurkan Zebra, sebagai mobil niaga andalan
  • Toyota menyempurnakan Kijang-nya yang dikenal dengan Super Kijang

1988

  • Menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun senilai Rp 60 miliar dan tercatat di Bursa Efek Surabaya
  • Mengambil alih PT Pantja Motor, Distribtor kendaraan Isuzu

1989

  • Mendirikan Astra Executive Training Centre (AETC) yang kemudian menjadi Astra Management Development Institute (AMDI) pada tahun 1993

1990

  • Menerbitkan 30 juta lembar saham dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya
  • Mendirikan Koperasi Astra International untuk menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi karyawan

1991

  • Mendirikan PT Astra Dian Lestari yang mengelola bidang usaha komponen
  • PT Pantja Motor meluncurkan Isuzu Panther
  • Tahun 1991 Astra mendirikan PT.Astra Microtronics Technology di Muka Kuning Batam yang bergerak di Semiconductor Manufacturing
  • Mendirikan Astra Mitra Ventura yang menyediakan fasilitas pinjaman modal bagi UKM

1994

  • Daihatsu meluncurkan Zebra Espass yang merupakan hasil penyempurnaan dari Zebra sebelumnya

1995

  • Mendirikan Politeknik Manufaktur Astra yang menyediakan pendidikan formal tingkat diploma di bidang manufaktur

1997

  • Toyota kembali menyempurnakan Kijang-nya

1999

  • Astra menandatangani kesepakatan restrukturisasi hutang tahap pertama
  • Daihatsu meluncurkan SUV Daihatsu Taruna

2000

  • Isuzu menyempurnakan Panther-nya
  • Merestrukturisasi bisnis sepeda motor
  • Merestrukturisasi bisnis BMW

2001

  • Menerbitkan Panduan dalam Etika Bisnis dan Etika Kerja

2002

  • Astra menandatangani kesepakatan restrukturisasi hutang tahap kedua
  • Merestrukturisasi bisnis Daihatsu
  • Menyelenggarakan Penawaran Saham Terbatas sebanyak 1,4 miliar lembar saham
  • Mendivestasi perusahaan infrastruktur telekomunikasi Astra, PT Pramindo Ikat Nusantara
  • Mendivestasi bisnis perkayuan Astra yang dikelola oleh PT Sumalindo Lestari Jaya

2003

  • Menyelenggarakan Penawaran Saham Terbatas II
  • Merestrukturisasi bisnis Toyota
  • Toyota dan Daihatsu meluncurkan MPV keluarga Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang merupakan produk bersama, dan dipasarkan awal 2004

2004

  • Melakukan percepatan pembayaran restrukturisasi hutang Astra
  • Mengambilalih 31,5% kepemilikan di PT Bank Permata Tbk

 

2006

  • Mendirikan Toyota Astra Financial Services yang menawarkan fasilitas pembiayaan mobil Toyota
  • Astra Honda Motor meluncurkan Vario, produk skuter otomatis
  • Toyota dan Daihatsu meluncurkan Toyota Rush dan Daihatsu Terios yang merupakan kelanjutan Daihatsu Taruna

2007

  • Astra Honda Motor meluncurkan Revo

2008

  • PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memulai ekspor kendaraan komersial Gran Max ke Jepang dalam bentuk CBU, setelah sebelumnya Gran Max diluncurkan awal tahun 2008
  • PT Astra International Tbk, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Isuzu Motors Limited melakukan reorganisasi atas PT Pantja Motor menjadi PT Isuzu Astra Motor Indonesia
  • Astra canangkan program ‘Go Green With Astra: Satu Karyawan Satu Pohon’ untuk menanam 116.867 pohon sepanjang tahun
  • Museum dan Perpustakaan Astra dibuka secara resmi
  • PT Astra Honda Motor meluncurkan Beat

2009

  • Astra Group luncurkan SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia yang menjadi payung program seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membangun semangat kebangsaan dan persatuan demi pembangunan bangsa
  • PT Astra Honda Motor memproduksi sepeda motor yang ke-25 juta
  • PT Toyofuji Serasi Indonesia—anak perusahaan PT Serasi Autoraya—luncurkan kapal yang ketiga, MV SERASI III
  • PT United Tractors Pandu Engineering, anak usaha PT United Tractors Tbk, operasikan PT Patria Maritime Lines

2010

  • Toyota perkenalkan 5 varian baru Toyota Dyna
  • Penerbitan obligasi PT Astra Sedaya Finance XI
  • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Astra International Tbk
  • PT United Tractors Tbk luncurkan ekskavator dengan teknologi KOMTRAX
  • PT Astra Agro Lestari Tbk bangun pabrik baru di Kalimantan Timur
  • Penerbitan obligasi PT Federal International Finance X
  • PT Isuzu Astra Motor Indonesia luncurkan Isuzu Bison
  • Yayasan Astra Bina Pendidikan (YABP) secara resmi mengubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Astra-Michael D.Ruslim
  • PT Astra Honda Motor perkenalkan skutik retro modern, Honda Scoopy
  • PT Astra Graphia Tbk luncurkan mesin cetak multifungsi yang ramah lingkungan Fuji Xerox Color
  • UT selesaikan akuisisi atas PT Agung Bara Prima
  • PT Astra Honda Motor (AHM) umumkan `One Heart` sebagai slogan barunya
  • Satu Indonesia Jelajahi Dunia Astra pecahkan rekor MURI
  • Astra Daihatsu Motor capai produksi dua juta unit mobil
  • Kepemilikan Astra di Astra Sedaya Finance (ASF) meningkat menjadi 100%
  • Peresmian kapal MV Serasi V milik TFSI
  • PermataBank selesaikan akuisisinya yang pertama di Indonesia
  • Astra tingkatkan kepemilikan saham di PALYJA menjadi 49%

2011

  • PT Astra Honda Motor meluncurkan skutik Honda Spacy
  • Toyota dan Daihatsu menyempurnakan Avanza dan Xenia-nya menjadi Toyota New Avanza dan Daihatsu Xenia All New

2012

  • PT United Tractors Pandu Engineering, anak usaha PT United Tractors Tbk, mengambil alih galangan PT Perkasa Melati (PT Patria Maritim Perkasa) sebagai penguat industri maritim bagi Astra dan Indonesia

2013

  • Toyota dan Daihatsu meluncurkan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, mobil kecil yang hemat dan ekonomis

Kelebihan PT Astra International sebagai Multi National Corporate Di Indonesia

PT Astra Internasional telah memberikan dampak yang sangat positif bagi perekembangan ekonomi di Indonesia. Seperti salah satu tujuannya, PT Astra International telah membuka lapnagan pekerjaan bagi lebih dari ribuan jiwa penduduk Indonesia. PT Astra dikatakan mampu bertanggung jawab atas hidup ribuan pekerjanya di Indonesia dengan memberikan gaji dan tunjangan lainnya.

Selain dampak positif bagi ekonomi, PT Astra International juga telah memberikan jawaban atas permasalah transportasi pribadi di Indonesia.

PT Astra International juga membuat suatu program yang dinamakan Plant Visit. Program ini merupakan bagian dari Community Relation Program yang sudah berjalan sejak tahun 1974. Lebih jelasnya, Plant Visit adalah program berupa kegiatan peninjauan fasilitas produksi dan fasilitas pendukungnya.

Tujuan dari program ini, selain memperlihatkan fasilitas dan sistem produksi PT.AIIC yang modern sebagai bagian yang tak terpisahkan dari usaha untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, juga membantu dunia pendidikan, khususnya bidang teknik dalam kerangka penambahan wawasan tentang dunia industri. Selain itu, program ini juga menjadi alternatif media untuk menginformasikan kepedulian PT.AIIC terhadap pengembangan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan komitmen manajemen untuk memberikan perhatian pada usaha-usaha pengembangan dunia pendidikan sekaligus berperan serta sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi  bagi bangsa dan negara.

Tugas 1 Akuntansi Internasional

 

Mata Uang

Nilai Kurs Jual

Kurs Beli

AUD 1.00 10,051.11 9,948.87
BND 1.00 9,698.25 9,595.00
CAD 1.00 10,104.80 9,999.23
CHF 1.00 13,564.70 13,424.67
CNY 1.00 2,029.00 2,008.88
DKK 1.00 1,991.46 1,971.42
EUR 1.00 14,845.23 14,692.86
GBP 1.00 18,977.13 18,787.70
HKD 1.00 1,690.76 1,673.78
JPY 100.00 11,779.55 11,659.63
KRW 1.00 11.30 11.17
KWD 1.00 43,637.27 43,147.22
LAK 1.00 1.62 1.59
MYR 1.00 3,237.78 3,200.94
NOK 1.00 1,576.97 1,560.40
NZD 1.00 8,998.14 8,903.74
PGK 1.00 4,379.74 4,162.35
PHP 1.00 283.40 280.47
SAR 1.00 3,497.08 3,461.49
SEK 1.00 1,603.94 1,587.09
SGD 1.00 9,698.25 9,595.00
THB 1.00 376.38 372.43
USD 1.00 13,113.00 12,983.00
VND 1.00 0.59 0.58

Sumber : http://www.bi.go.id (Last Update 18/03/2016)

Contoh Kasus

  1. Mr. Smith berlibur ke indonesia dengan membawa uang AU$ 2.000 dan US$ 1.000 . Ketika ditukar ke Bank maka uang rupiah yang diterima oleh Mr. Smith  adalah?

          Jawab :

AUD    = AU$ 2.000 x kurs beli

= AU$ 2.000 x 9.948,87

= Rp 19.897.740

USD    = US$ 1.000 x kurs beli

= US$ 1.000 x 12.983

= Rp 12.983.000

Jadi total uang rupiah yang diterima Mr. Smith adalah

Rp 19.897.740 + Rp 12.983.000 = Rp 32.880.740

2) Mr. Budi mendapatkan deviden dari sejumlah saham yang ia miliki di Singapura sebesar SG$ 2.000. Mr. Budi ingin menggunakan uang tersebut untuk membelikan istrinya               perhiasaan dari New Zealand sebesar NZ$ 1.500. Berapa sisa uang yang dimiliki Mr. Budi, bila Mr. Budi mengkonversinya ke rupiah?

Jawab :

SGD    = SG$ 2.000 x kurs beli

= SG$ 2.000 x 9.595

= Rp 19.190.000

NZD    = NZ$ 1.500 x kurs jual

= NZ$ 1.500 x 8.998,14

= Rp 13.497.210

Jadi sisa uang yang dimiliki Tn. Budi adalah

Rp 19.190.000 – Rp 13.497.210 = Rp 5.692.790

3) Nn. Feni ingin membuka restoran di Canada dengan biaya CA$ 150.000. Berapa Rupiah yang harus Nn. Feni siapkan lagi, jika sekarang ia telah memiliki tabungan sebesar 50.000 EUR?

Jawab:

CAD   = CA$ 150.000 x kurs jual

= CA$ 150.000 x 10.104,80

= Rp 1.515.720.000

EUR    = 50.000 EUR x kurs beli

= 50.000 EUR x 14,692.86

= Rp 734.643.000

Jadi uang yang harus disiapkan oleh Nn. Feni adalah sebesar :

Rp 1.515.720.000 – Rp 734.643.000 = Rp 781.077.000

4) Tn. Firman ingin berlibur ke Inggris dengan membawa 4 anggota keluarganya selama 15 hari dan membutuhkan dana minimal sebesar £15.000. Berapa Rupiahkah Tn. Firman harus mempunyai uang agar dapat berlibur ke Inggris?

GBP    = £15.000 x kurs jual

= £15.000 x 18,977.13

= Rp 284.656.950

Jadi Tn. Firman membutuhkan Rp 284.656.950 agar dapat mengajak 5 anggota keluarganya berlibur ke Inggris selama 15 hari.

5) Tn.Abdurrahman membeli sebuah mobil Mercedes-Benz Limited Edition langsung dari Germany seharga €900.000. Berapakah Tn.Abdurrahman harus membayar, jika ia ingin membayar menggunakan Dollar Amerika?

Jawab :

EUR    = €900.000 x kurs jual

= €900.000 x 14,845.23

= Rp 13.360.707.000

USD    = Rp 13.360.707.000 : kurs jual

= Rp 13.360.707.000 : 13,113

= US$ 1.018.890,185

Jadi, Tn.Abdurrahman harus membayar menggunakan Dollar Amerika sebesar US$ 1.018.890,185.

7) Mr.Bean mempunyai mobil tidak terpakai yang dijual dengan harga Fr 5.000. Jika Mr.Min Hoo ingin membeli mobil tersebut dan membayarnya dengan mata uang Negara Korea Selatan, berapakah yang harus dibayar oleh Mr.Min Hoo?

CHF    = Fr 5.000 x kurs jual

= Fr 5.000 x 13.564,70

= Rp 67.823.500

KRW   = Rp 67.823.500 : kurs jual (krw)

= Rp 67.823.500 : 11,30

= ₩ 6.002.079,646

Jadi Mr.Min Hoo dapat membeli mobil Mr.Bean dengan harga ₩ 6.002.079,646.

8) Firza adalah seorang mahasiswa baru di King Saud University Saudi Arabia. Pada tanggal 18 Maret 2016 Firza pulang ke Indonesia dengan membawa sisa uang jajannya sebesar 1.210 Riyal, berapakah nilai rupiah yang didapat oleh Firza bila ia menukarkan seluruh uang Riyalnya pada hari itu juga?

Jawab:

SAR    = 1.210 Riyal x kurs beli

= 1.210 Riyal x 3.461,49

= Rp  4.188.402,9

Jadi, Firza mendapatkan Rp  4.188.402,9 dengan menukarkan uang Riyalnya kedalam Rupiah pada 18 Maret 2016.

9) Mr dan Mrs Abdurrahman melakukan perjalanan ke Amerika dengan membawa uang sebesar Rp 100.000.000. Berapa Dollar Amerika yang didapatkan Mr dan Mrs Abdurrahman jika mereka menukarkan semua uangnya?

Jawab :

USD    = Rp 100.000.000 : kurs jual

= Rp 100.000.000 : 13.113

= US$7.626

Jadi, Mr dan Mrs Abdurrahman mendapatkan US$7.626.

10) Mr. Darwin mempunyai uang sebesar 1.000 KWD. Konversikan ke Rupiah?

KWD  = 1.000 KWD x kurs beli

= 1.000 KWD x 43.147,22

= Rp 43.147.220

Tugas Etika Profesi Akuntansi: KASUS PETRAL (Feni, SS-UG, 4EB25)

1. KAP yang melakukan audit pada kasus Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) adalah KAP KordaMentha yang mengaudit Laporan Keuangan periode Januari 2012-Mei 2015.

2. Jenis audit yang dilakukan KAP KordaMentha dalam mengaudit kasus Petral adalah Audit Forensik. Audit Forensik adalah tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.

3. Berikut merupakan review prosedur audit yanng dilakukan oleh KAP KordaMentha:

a. Identifikasi Masalah

Auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

b. Pembicaraan dengan Klien
Auditor akan melakukan pembahasan bersama klien yang berkaitan dengan lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

c. Pemeriksaan Pendahuluan
Auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa dituangkan dengan menggunakan matriks 5W + 2H (Who, What, Where, When, Why, How, and How Much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H. Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

d. Pemeriksaan Lanjutan
Auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisanya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

e. Penyusunan laporan
Auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah :

  1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan
  2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan
  3. Simpulan, yaitu berisikan kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud.

Review:

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina, Wisnuntoro, mengatakan, hasil auditing oleh Kordamentha kepada Petral sudah sesuai prosedur yang ada. Auditor ditunjuk melalui tender, sudah melalui prosedur, dan hasilnya faktual mengenai apa yang bisa digali selama tiga tahun dari Petral. Ia juga menjelaskan bahwa audit yang dilakukan adalah audit forensik, yaitu mengenai penggalian informasi yang ada di luar sistem, seperti komunikasi pegawai, aliran informasinya, penawaran dan pengolahan kriteria tender serta hal lainnya yang berkaitan. Memang ternyata disinyalir terjadi intervensi yang membuat harga minyak menjadi mahal.

4. KAP KordaMentha dianggap sudah melakukan audit sesuai kode etik akuntan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik No. 100 yaitu, indepedensi,integritas,dan objektivitas dan N0 202 tentang Kepatuhan Terhadap Standar.

5. Hasil temuan KAP KordaMentha dalam mengaudit Kasus Petral, antara lain:

  1. Adanya ketidakefisienan rantai suplai, berupa mahalnya harga crude dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan.
  2. Pengaturan tender migas yang menyimpang.
  3. Kelemahan pengendalian HPS.
  4. Kebocoran informasi tender.
  5. Adanya pengaruh pihak eksternal.

Daftar Sumber:

http://nasional.sindonews.com/read/1062348/13/kpk-kaji-hasil-audit-kasus-petral-1447762243

http://kodeetikiai.blogspot.co.id/

http://www.tempo.co/read/fokus/2015/11/11/3280/audit-forensik-petral-mafia-migas-keruk-rp-250-triliun

ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT. GUDANG GARAM Tbk.

BAB I

PENDAHULUAN

Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu pemerintah. Meskipun laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam bentuk kualitatif dimana informasi-informasi yang diberikan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perorangan

maupun perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatka laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304).
 

BAB II
PEMBAHASAN

 

  1. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antara lain:

  1. Gross Profit Margin(Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18).

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).

 

Gross profit margin dihitung dengan formula:

Gross Profit Margin

 

 

 

 

 

 

 

  1. Net Profit Margin(Margin Laba Bersih)

      Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan.

Net profit margin dihitung dengan rumus:

Net Profit Margin

 

  1. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba.

Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan (Sawir, 2009:19).

Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mengalikan operating profit margin dengan asset turnover. Rendahnya Rentabilitas Ekonomi tergantung dari (Sawir, 2009:19):

  • Asset Turnover
  • Operating Provit Margin

 

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. Operating profit margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan (Syamsuddin, 2009:61).

Operating profit disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban- kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operatig profit margin maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

Operating profit margin dihitung sebagai berikut:

Operating Profit Margin

 

  1. Return on Investment

        Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin, 2009:63).

        Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on investmentmerupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Syafri, 2008:63).

Return on Investment dihitung dengan rumus:

Return on Investment

Atau dapat juga dihitung dengan: ROI = Net profit margin x Assets turn over

  1. Return on Equity

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305).

Return on equity adalah  rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009:20).  ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

Return on equity dapat dihitung dengan formula:

Return on Equity

 

  1. Earning per share (EPS)

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306).

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009:66). Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan earning per shareEarning per share adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

Earning per share dihitung dengan rumus:

Earning per share
  1. Perhitungan Rasio Profitabilitas Pada PT. GUDANG GARAM

Rasio Profitabilitas

profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. :

Gross Profit Margin ( Margain Laba Kotor)

GPM = (Laba Kotor/Penjualan Bersih) x 100%

Tahun 2007 Tahun 2008 Analisa
GPM =
(Rp.2.485.648/ Rp.13.419.733) x 100% = 0,18%
GPM =
(Rp.2.427.250/Rp.15.056.347) x 100% =0,16%
Laba Bruto per rupiah penjualan. Setiap Penjualan menghasilkan laba bruto Rp 0,18 tahun 2007 dan 0,16 tahun 2008..

Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi/menguntungkan.

Net Profit Margin ( Margain Laba Bersih)

(Laba Setelah Pajak/Total Aktiva) x 100%

Tahun 2007 Tahun 2008 Analisa
NPM =
(Rp.710.565/ Rp.21.878.013) x 100% = 0,032%
NPM =
(Rp.891.358/ Rp.24.904.022) x 100% = 0,035%
Keuntungan netto per rupiah penjualan. setiap rupiah penjualan menghsilkan keuntungan netto sebesar Rp 0,032 % dan 0,035%
Earning Power of Total Invesment

EPTI = (Laba Sebelum Pajak/Ekuitas) x 100%

Tahun 2007 Tahun 2008 Analisa
EPTI =
(Rp.1.084.495/ Rp.13.386.776) x 100% = 0,08%
EPTI =
(Rp.1.313.392/Rp.14.530.132) x 100% =0,09%
Kemampuan modal yang di investasikan dalam keseluruhan Aktiva  untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Setiap satu rupiah modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan  Rp 0,08 dan Rp 0,09  untuk semua investor.
Return On Equity (Pengembalian Atas Equitas)

ROE = (Laba Setelah Pajak/Ekuitas) x 100%

Tahun 2007 Tahun 2008 Analisa
ROE =
(Rp.710.565/ Rp.13.386.776) x 100% = 0,3%
ROE =
(Rp. 891.358/Rp. 14.530.132) x 100% = 0,61%
Kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan biasa.Setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan netto Rp 0,3%  dan 0,61%  yang tersedia bagi pemegang saham preferen  dan biasa

BAB III

KESIMPULAN

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisiennya pengelolaan perusahaan untuk mendapatkan laba. Rasio ini juga menunjukan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan menekankan biaya biaya yang ada. Rasio ini juga memanfaatkan seluruh dana yang dimiliki untuk mendapatkan laba yang maksimal. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui posisi laba dari tahun ke tahun

DAFTAR PUSTAKA

http://devyanasetyapratiwi.blogspot.com/2014/04/analisis-rasio-laporan-keuangan-pada-pt.html

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-profitabilitas.html

Drama Panjang Kasus Penyelewengan Pajak Asian Agri Group

Pembuka

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhitung oleh wajib membayarnya (wajib pajak ) berdasarkan undang-undang dan tidak dapat mendapat prestasi (balas jasa ) kembali yang langsung . Dan pajak di bagi beberapa golongan      Dimana hukumpajak itu sendiri adalah himpunan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa di kenakan pajak (objek pajak).

Pemerintah, dalam hal ini DJP (Direktorat Jendral Pajak), berdasarkan pasal 35A UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) berhak meminta informasi perpajakan mengenai penghasilan dan kekayaan wajib pajak , baik orang pribadi maupun perusahaan, pada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain sebagai pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bahkan pihak yang tidak menyediakan data tersebut dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 41C UU KUP. 

Pasal 35A dibuat melengkapi pasal 35 UU KUP yang memungkinkan pemerintah meminta data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan. Lewat pasal 35A seharusnya penghasilan dan kekayaan wajib pajak yang disembunyikan dapat segera diketahui secara proaktif sebelum melalui pemeriksaan pajak. DJP dapat menggunakan pasal 35A untuk meminta data kepada kementerian lain untuk menguji kebenaran pelaporan pajak perusahaan. 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan amanat dari Pasal 35A tersebut. Dengan PP 31 tersebut, DJP dapat menggunakan pasal 3 dari PP tersebut untuk memperoleh informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga pemerintah dan asosiasi sehingga kementerian negara, kamar dagang dan industry hingga perbankan nasional dapat memberikan informasi perpajakan. 

Tindakan secara sengaja tidak melaporkan penghasilan kena pajak dengan benar merupakan penggelapan pajak dan dan dapat diganjar dengan sanksi perpajakan berupa sanksi pidana penjara maksimal selama 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai pasal 39 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP.) 

Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi serta perusahaan sehingga tuduhan penyelewengan pajak perusahaan dapat dibuktikan dan bagi orang pribadi, informasi pajak juga dapat digunakan untuk menguji kebenaran tuduhan money laundry hingga korupsi. 

Isi

PT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar (sekitar Rp 25,5 triliun).  Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan Grup Raja Garuda Mas, di antaranya: Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), Indorayon, PEC-Tech,  Sateri International, danPacific Oil & Gas.Secara khusus, PT AAG memiliki 200 ribu hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah – selain tiga pabrik minyak goreng.

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagaigroup financial controller di PT AAG – yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo.

Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa. Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricingPT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah selesai menghitung nilai piutang pajak dan denda terhadap 14 anak usaha Asian Agri Group. Hasilnya, nilai piutang dan denda terhadap kelompok usaha perkebunan itu bertambah Rp 130 miliar dari perhitungan awal Rp 1,829 triliun menjadi Rp 1,959 triliun. 

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menuturkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada seluruh perusahaan Asian Agri sudah diserahkan secara bertahap mulai pekan lalu. “SKP telah kami serahkan kepada wajib pajak,” ujar dia di kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

Kewajiban itu belum termasuk denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Pada 18 Desember 2012 Mahkamah memvonis mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti menggelapkan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002 hingga 2005 senilai Rp 1,259 triliun.

Asian Agri dengan 14 anak usahanya juga diharuskan membayar denda Rp 2,5 triliun lebih atau senilai dua kali lipat dari pajak yang digelapkan. Denda tersebut harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun. Kewenangan penagihan sanksi denda ada di tangan Kejaksaan Agung.

Terkait putusan Mahkamah tersebut, Kejaksaan Agung mengancam akan menyita aset 14 anak usaha Asian Agri bila tak melunasi denda hingga masa tenggat satu tahun. “Kami tunggu sesuai tenggat, apakah perusahaan ini memiliki itikad baik untuk membayar denda,” ujar juru bicara Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi. 

Drama penanganan kasus pengelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group ternyata belum juga berakhir. Meski telah divonis harus membayar tunggakan pajak beserta dendanya dalam kasus tersebut oleh Mahkamah Agung , Asian Agri masih saja terlihat membangkang dan melakukan perlawanan.

Perusahaan raksasa pengelola kelapa sawit itu berkukuh telah menjalankan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang (UU). Malah, mereka justru merasa dizolimi, lantaran diwajibkan membayar beban pajak melebihi laba yang didapat selama menjalankan bisnis kelapa sawit dalam kurun waktu 2002 hingga 2005.

Kesimpulan

Kasus Asian Agri adalah cermin sempurna bagi penegak hukum di Indonesia. Dari situ tergambar, sebagian dari mereka tidak sungguh-sungguh menegakkan keadilan, malah berusaha menyiasati hukum dengan segala cara. Tujuannya boleh jadi buat melindungi orang kaya yang diduga melakukan kejahatan. Dan kalau perlu dilakukan dengan cara mengorbankan orang yang lemah. Persepsi itu muncul setelah petugas Kepolisian Daerah Metro Jaya bersentuhan dengan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri, salah satu perusahaan milik taipan superkaya, Sukanto Tanoto. Kejahatan ini diperkirakan merugikan negara Rp 786 miliar. Polisi amat bersemangat mengusut Vincentius Amin Sutanto, bekas pengontrol keuangan perusahaan itu, hingga akhirnya dihukum 11 tahun penjara pada Agustus lalu. Padahal justru dialah yang membongkar dugaan penggelapan pajak dan money laundering oleh Asian Agri. Pemerintah mestinya berterima kasih kepada mereka. Dugaan penggelapan pajak itu bukannya mengada-ada. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan hina anggota direksi Asian Agri sebagai tersangka kasus pidana pajak. Jika kasus ini segera ditangani dengan tuntas, amat besar uang negara yang bisa diselamatkan.Upaya ini juga akan mencegah pengusaha lain melakukan penyelewengan serupa, sehingga tujuan pemerintah mendongkrak penerimaan pajak tercapai.Tidak sewajarnya polisi mengkhianati program pemerintah. Mereka seharusnya segera mengusut pula dugaan pencucian uang yang dilakukan Asian Agri. Perusahaan ini diduga menyembunyikan hasil “penghematan” pajak ke berbagai bank di luar negeri. Inilah yang mestinya diprioritaskan dibanding membidik orang yang justru membantu membongkar dugaan penggelapan pajak.

 

http://taxationindonesia.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

http://www.merdeka.com/uang/asian-agri-tak-rela-bayar-utang-pajak-rp-25-triliun.html

http://www.tempo.co/read/news/2013/06/12/087487601/Asian-Agri-Menunggak-Pajak-Rp-196-Triliun

 

ACTIVITY-BASED BUDGETING

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Budgeting merupakan salah satu Sistem Pengendalian Manajemen, atau sistem Perencanaan Kegiatan suatu organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Penyusunan Budgeting dapat berdasarkan Fungsional atau berdasarkan Activitas.

    Dengan adanya Lingkungan bisnis yang telah berubah memerlukan paradigma baru untuk menghadapinya. Paradigma baru yang berkembang dalam manajemen untuk menghadapi Lingkungan bisnis global adalah: Customer Value strategy, Continuous improvement, organizational system.

    Perubahan kendali bisnis ke tangan Customers juga semakin tajam dan bervariasinya persaingan di pasar, menyebabkan banyak produsen mengubah secara radikal prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam menjalankan organisasi perusahaan. Struktur organisasi diubah menjadi fleksibel dengan membangun tim lintas fungsional, untuk memungkinkan focus usaha seluruh personal tercurah ke kepuasan customer dan untuk menjadikan organisasi responsive terhadap setiap perubahan yang terjadi atau yang berpotensial akan terjadi di lingkungan bisnis.

    Dengan perubahan pengorganisasian sumber daya manusia tersebut, pengelolaan berbasis fungsi yang telah biasa digunakan oleh manajemen di masa lalu diubah menjadi pengelolaan berbasis aktivitas (activity based management). Manajemen berbasis aktivitas menuntut eksekutif untuk mengubah cara yang digunakan untuk menyusun anggaran, dari Fuctional-based budgeting ke Activity – based Budgeting.

    Activity – based Budgeting yaitu proses penyusunan anggaran yang berfokus ke improvement terhadap system yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan value bagi customers.

    Oleh karena improvement terhadap system hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan program pengelolaan berbasis aktivitas yang membentuk system, maka perencanaan program pengelolaan berbasis aktivitas dilaksanakan melalui penyusunan anggaran berbasis aktivitas.

     

  2. Rumusan Masalah
    1. Definisi Activity-Based Budgeting
    2. Perbedaan Activity-Based Budgeting dengan Tradisional Budgeting
    3. Prinsip-Prinsip Activity-Based Budgeting
    4. Keunggulan Activity-Based Budgeting
    5. Penyusunan Activity-Based Budgeting

    ISI

     

  1. Definisi Activity-Based Budgeting

    Activity-based budgeting merupakan proses penyusunan anggaran yang berfokus pada improvementterhadap sistem yang digunakan oleh organisasi agar dapat menghasilkan value bagi pelanggan (Brimson dan Antos, 1999) dan berfokus pada proses secara integral terhadap suatu organisasi (McClenahen, 1995), serta merupakan proses perencanaan dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang diharapkan oleh organisasi agar mencapai anggaran yang cost-effective dan memenuhi workload sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi (Antos,1997).

    Activity-based budgeting dapat diaplikasikan pada semua organisasi dan fungsi, termasuk untuk perusahaan jasa, dan fungsi-fungsi overhead, sebaik pada perusahaan manufaktur dimana konsep ini mula-mula diterapkan. Adanya tantangan baru mendorong semua organisasi komersial ataupun non komersial memusatkan perhatiannya pada overall cost.

Activity-based budgeting dilandisi oleh lima buah mindset.

  • Customer Value Mindset. Dalam penyusunan anggaran (budgetees) yang terdiri dari manajer sistem, ketua tim, manajer fungsi utama, dan manajer fungsi pendukung, merencanakan aktivitas selama tahun anggaran dengan dilandasi semangat untuk memuaskan kebutuhan customer. Fokus perhatian penyusun anggaran harus diletakan pada pengelolaan aktivitas yang terdiri dari: (1) activity elimination, penghilangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer, (2) activity reduction, pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer, (3) activity sharing, pemanfaatan aktivitas penambah nilai yang belum secara optimum digunakan, dan (4) activity selection, pemilihan aktivitas penambah nilai yang paling efisien.

     

  • Continuous Improvement Mindset. Dalam penyusunan anggaran, manajer sistem memimpin anggota timnya dalam melakukan continuous improvement terhadap sistem yang digunakan untuk melayani customer. Manajer fungsi utama dan manajer fungsi pendukung memimpin karyawan, fungsinya dalam melakukan improvement kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lain (prasarana, sarana, informasi, dan teknologi) yang dimanfaatkan oleh manajer sistem. Continuous improvement mindset juga digunakan untuk memerangi rasa puas personel atas kinerja sumber daya manusia dan kinerja sistem yang sekarang dicapai.

 

  • Cross-Functional Mindset. Organisasi difokuskan untuk memuaskan kebutuhan customer, melalui pembentukan tiga sistem permanen, yaitu: sistem inovasi, sistem operasi, dan sistem layanan purna jual. Setiap sistem dijalankan oleh suatu tim lintas fungsional, yang anggotanya berasal dari berbagai fungsi utama organisasi. Penyusunan anggaran dilandasi oleh cross-fungctional mindset. Mindset ini mampu menghasilkan perencanaan aktivitas yang kompleks, cepat, terintegrasi, dan andal untuk menghasilkan value bagi customer.

 

  • Employee Empowerment Mindset. Karyawan berada di garis depan dalam pemberian layanan kepada customer. Dalam proses penyusunan anggaran diperlukan pengikutsertaan dan pemberian kesempatan kepada karyawan untuk merencanakan aktivitas yang digunakan untuk melayani customer dalam proses penyusunan anggaran.

 

  • Opportunity Mindset. Hasil ekonomi (economic result) diperoleh organisasi dari pengeksploitasian peluang, bukan dari pemecahan masalah. Hasil diperoleh organisasi karena produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi memiliki value bagi customer. Customer lah yang memutuskan bahwa suatu hasil mempunyai value baginya. Unggul (distinct) jika hasil ber value dibandingkan dengan hasil yang diproduksi oleh organisasi lain, memiliki keunggulan atau leadership (berani tampil beda). Suatu hasil yang mediocre tidak akan mempunyai value bagi customer sehingga akan diabaikan oleh pelanggannya.

 

  1. Perbedaan Activity-Based Budgeting dengan Tradisional Budgeting

    Activity-based budgeting berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan traditional budgeting. Secara ringkas perbedaan traditional budgeting dan activity-based budgeting dapat dilihat pada tabel berikut ini:

     

Perbedaan

Traditional Budgeting

Activity-Based Budgeting

Fokus

Fungsi

Sistem

Penyusun Anggaran

(Budgetees)

Manajer Fungsional

Manajer system, Ketua tim, Manajer fungsi utama, Manajer fungsi pendukung

Tujuan

Menjalankan bagian dari sistem yang ada, Memenuhi kebutuhan fungsi,Melaksanakan pengendalian, Cost control

Melakukan improvement terhadap system, Memuaskan kebutuhancustomers, Meraih kesempatan, Cost reduction

Sumber: Brimson dan Antos (1999)

Perbedaan Anggaran Tradisional Dengan Activity Based Budgeting

Perbedaan

Penganggaran Tradisional

Activity Based Budgeting

Unit penganggaran

Diekspresikan sebagai biaya fungsional atau kategori pengeluaran

Diekspresikan sebagai biaya pelaksanaan aktivitas

Fokus

Sumber daya yang dibutuhkan

Keluaran atau pekerjaan yang dilakukan

Orientasi

Historis

Countinuous improvement

Peran pemasok dan pelanggan

Tidak secara normal mempertimbangkan pemasok dan pelanggan dalam penganggaran

Melakukan koordinasi dengan pemasok dan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dalam proses penganggaran

Tujuan pengendalian

Memaksimalakan kinerja manajer

Menyelaraskan aktivitas perusahaan secara keseluruhan

Dasar anggaran

Berdasarkan kinerja manajer

Berdasarkan kemanfaatan kapasitas

Sumber: Blocher, et. al. (2005)

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan yang paling mendasar antara traditional budgeting dan activity based budgeting adalah banyaknya informasi yang dibutuhkan untuk membangun anggaran.

Traditional budget hanya cocok jika lingkungan organisasi yang dihadapi bersifat stabil dan terkendali. Jika asumsi lingkungan tersebut tidak terpenuhi maka peranan traditional budget justru menjadi penghambat laju perusahaan. Proses penyusunan traditional budget memiliki beberapa macam kekurangan, yang meliputi: (1) berfokus pada tujuan fungsional, (2) tidak memotivasi manajer untuk melakukan improvement berkelanjutan, (3) lebih dilandasi oleh problem-solving mindset dari pada opportunity mindset, dan (4) lebih terfokus ke aspek keuangan daripada ke rencana aktivitas (Brimson dan Antos, 1999: 16).

 

  1. Prinsip-Prinsip Activity-Based Budgeting

    Menurut Gunawan Adisaputro dan Yunita Anggarini (2007:375), ada tiga prinsip dasar Activity Based Budgeting (ABB) sebagai berikut:

    1. Activity based budgeting berfokus pada pemahaman tentang aktivitas dan hubungannya untuk mencapai tujuan strategik.

      Activity-based budgeting ini diawali dengan manajemen mendefinisikan visi, misi, strategi dan usulan nilai dari produk/jasa. Strategi dirumuskan berbasis pada analisis customer requirement, pengetahuan pasar dan persaingan untuk menentukan nilai (value) yang dapat diberikan kepada customer. Melalui serangkaian langkah, strategi ini didefinisikan untuk mendukung atribut performance yang mengusulkan nilai suatu produk/jasa. Proses cascading dapat digunakan untuk mengartikulasi bagaimana strategi seharusnya direfleksikan dalam proses dan aktivitas.

      Berikut ini contoh bagaimana suatu bank melalui proses ini.

Tahap

Contoh

Mendefinisikan Pernyataan Misi

Menjadi penyedia pinjaman terbesar di Propinsi X

Mendefinisikan Tujuan Organisasi

Meningkatkan Cash Flow $ 5000

Menetapkan Faktor-Faktor Kritis Kesuksesan

Menumbuhkan market share melalui pengurangan unit biaya

Menetapkan Target Produk

Meningkatkan market share untuk kredit mobil sebesar 50%

Meningkatkan pendapatan kredit modal sebesar 5%

Mengurangi biaya 9,75%

Untuk mencapai visi, perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai desain strategi yang mengarah ke area kunci. Kesuksesan akan dapat dicapai jika strategi difokuskan pada proses-proses ktitis. Melalui feature costing, activity-based budgeting mengidentifikasi proses-proses yang berbeda akibat persyaratan dan kondisi yang unik (feature) dari setiap produk/jasa. Dengan mengkombinasikan activity-based budgeting dan feature costing, organisasi dapat menyusun rencana pemacu nilai (a value-driven planning).

  1. Activity based budgeting berfokus ke penciptaan nilai.

    Nilai dapat diciptakan ketika costumer bersedia menggunakan produk/jasa. Sasaran yang diperlukan untuk menciptakan nilai yaitu:

     

    1. Pemerolehan/pertumbuhan mangsa pasar

      Dapat dilakukan dengan pengenalan produk/jasa baru, penempatan perusahaan pada ceruk pasar tertentu, pembukaan wilayah pemasaran baru, pembangunan kerjasama operasi dengan perusahaan lain, dan pemerolehan bisnis pesaing.

    2. Peningkatan laju pertumbuhan penjualan

      Dapat dilakukan dengan penawaran baru atau melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas produk dan jasa yang disediakan costumer.

    3. Peningkatan profit margin

      Penciptaan nilai mrnuntut personel untuk menungkatkan pendapatan yang diikuti dengan penurunan biaya, sehingga profit margin menjadi lebih besar.

    4. Pengurangan biaya

      Biaya yang dapat dikurangi meliputi biaya pokok produksi (seperti biaya bahan mentah, tenaga kerja danoverhead pabrik).

    5. Pengurangan pajak penghasilan

      Pengurangan pajak penghasilan dapat diwujudkan jika personel memahami dampak setiap keputusan yang diambilnya terhadap biaya dan pendapatan, yang pada gilirannnya akan menentukan besarnya tax loss dan tax saving berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

    6. Peningkatan produktivitas aktiva

      Saat perputaran modal kerja naik maka pendapatan juga akan naik dan mengurangi cost of capital dan biaya.

    7. Pengurangan biaya modal

      Pengurangan biaya modal dapat diperoleh dengan mencari pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.

       

  2. Activity based budgeting merupakan proses yang mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan untuk menciptakan nilai.

    Aktivitas perusahaan untuk penciptaan nilai dikelompokkan pada 4 golongan yaitu aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa bagi costumer luar, aktivitas yang meberikan dukungan secara langsung kepada result producting activities dalam penyediaan produk dan jasa bagicostumer, pusat jasa yang menyediakan layanan bagi result producing activities dan result contributing activities, dan pusat jasa yang menyediakan layanan kebersihan dan kerumahtanggaan bagi ketiga aktivitas lainnya.

     

  1. Keunggulan Activity-Based Budgeting

    Dibandingkan dengan traditional budgeting, activity-based budgeting memiliki keunggulan sebagai berikut ini (disarikan dari Connally dan Ashworth, 1994; Lukens, 1995; dan Cooper dan Kaplan, 1998) :

    1. Orientasi personel diarahkan ke pemenuhan kebutuhan customers

      Proses penyusunan anggaran mengarahkan perhatian seluruh personel organisasi ke pencarian berbagai peluang untuk melakukan improvement (process way of thinking) terhadap sistem yang digunakan untuk menghasilkan value bagi customers. Keadaan seperti ini menjanjikan tercapainya efektivitas kegiatan bisnis perusahaan yang pada gilirannya diharapkan akan menghasilkan financial return yang memadai bagi perkembangan organisasi melalui loyalitas pelanggan.

       

    2. Fokus penyusunan anggaran pada perencanaan aktivitas, digunakan untuk menghasilkan value bagi customers

      Penyusunan anggaran akan memperoleh gambaran yang jelas antara penyebab dan akibat. Biaya timbul sebagai akibat dari adanya aktivitas. Jika personel akan mengurangi biaya, cara efektif yang dapat ditempuh dengan mengelola penyebab timbulnya biaya tersebut, yaitu aktivitas. Anggaran merupakan langkah strategik untuk melaksanakan pengurangan biaya (cost reduction) melalui perencanaan aktivitas yang mengkonsumsi biaya. Kejelasan hubungan sebab-akibat menyebabkan personel mempunyai target yang jelas yang harus dicapai selama tahun anggaran. Kejelasan target, seperti target aktivitas, cost reduction target, dan target peningkatan penghasilan (revenue enhancement target), akan meningkatkan kejelasan peran yang disandang oleh personel. Kondisi ini akan membangkitkan semangat dalam diri personel dalam mewujudkan tujuannya (empowerment).

       

    3. Activity-based budgeting mendorong personel untuk mengimplementasikan cara berpikir berbasis sistem (system thinking)

      Keputusan improvement di satu bidang tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap bidang lainnya. Keseluruhan lebih penting daripada sekedar bagian-bagiannya. Hal ini berbeda dengan dengan traditional budgetingyang memandang bagian atau fungsi lebih penting daripada keseluruhan

       

    4. Mencapai keunggulan dengan menghilangkan pemborosan

      Untuk memacu nilai, suatu organisasi seharusnya berupaya menghilangkan pemborosan. Organisasi perlu sistem penganggaran dan pelaporan yang mampu mengidentifikasi dan menyoroti pemborosan dalam organisasi. Oleh karena biaya timbul sebagai akibat adanya aktivitas, maka cara yang efektif untuk mengatasi pemborosan tersebut adalah mengelola penyebab timbulnya biaya tersebut.

       

    5. Mencapai keunggulan dengan mengurangi beban kerja

      Upaya memacu nilai memerlukan cara menentukan pengurangan biaya tanpa harus mengurangi kualitas output. Ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan tingkat layanan atau dengan mengurangi unit output. Untuk mengurangi beban kerja adalah dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang output yang diinginkan customer. Tujuannya selain mengetahui keinginan customer, juga untuk memahami kebutuhan atas output dan bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan.

 

  1. Proses Penyusunan Activity-Based Budgeting

    Menurut Gunawan Adisaputro dan Yunita Anggarini (2007:375) tahap dalam proses Activity-based budgetingmeliputi :

     

    1. Menganalisa Strategi

      Fokus penyusunan anggaran activity-based-budgeting adalah merencanakan aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan value bagi customer. Untuk mengarahkan nilai (driving value) ini, diawali dengan tahap pendefinisian tujuan dan perumusan strategi organisasi oleh manajemen senior. Kemudian melalui beberapa tahap, strategi ini diterjemahkan ke dalam proses bisnis, aktivitas, dan kondisi (feature) yang sesuai.

      1. Menterjemahkan Customer Requirements Kepada Target

        Proses perumusan strategi diawali dengan analisis customer requirements dan pengetahuan pasar serta persaingan, seperti halnya usulan value (nilai) yang akan disampaikan. Perusahaan mesti memahami dengan benar berapa harga yang diterima oleh customer (pasar bersedia membayar untuk produk/jasa spesifik). Setelah harga diterima pasar (market price) telah ditentukan, maka organisasi kemudian dapat menghitung berapa biaya yang sesuai untuk mencapai profit margin yang diinginkan. Hal ini dikenal dengan proses perencanaan laba (the profit planning process) atau anggaran yang menghasilkan targeted cost (dikenal sebagai allowable cost).

         

      2. Menentukan Tujuan Realistis untuk Merumuskan Strategi Organisasi

            Manajemen harus realistis ketika merumuskan target performance. Strategi ini tidak akan sukses, jika tujuan yang diyakini tidak dapat dicapai. Manajemen memahami pasar dan kemudian dengan kekuatan organisasi menentukan target yang akan dicapai.

         

    2. Menetapkan Panduan Perencanaan (Planning Guidelines)

      Untuk menerjemahkan sasaran dan tujuan strategi ke dalam proses anggaran diperlukan panduan perencanaan anggaran. Pembuatan panduan perencanaan dilakukan oleh manajemen puncak. Panduan perencanaan kemudian disampaikan kepada masing-masing manajer untuk ditetapkan target-target tingkat aktivitasnya secara spesifik dalam konteks proses bisnis.

      Dalam panduan perencanaan ini para manajer kemudian menyusun usulan anggaran melalui activity-based-budgeting, panduan ini dapat diaplikasikan kepada pengertian yang lebih rinci yakni tingkat aktivitas organisasi bukan sekedar tingkat sumber daya.

      Setelah target/tujuan dalam langkah pertama (menganalisis stretegi) dapat dirumuskan, kemudian manajemen mendefinisikan panduan perencanaan yang diterapkan untuk meraih tujuan tersebut. Sebagai contoh suatu organisasi dapat menentukan proses bisnis /aktivitasnya (tingkat proyek-proyek) dengan tujuan untuk “continuous improvement” (perbaikan berkelanjutan). Beban kerja yang dianggarkan dibagi menjadi tiga katagori untuk setiap aktivitas atau proses bisnis.

  • Mandaroty (diperintahkan)
  • Discretionary (dengan kebebasan/pilihan)
  • Available if the customer is willing to pay for it (jika konsumen bersedia membayar)

     

  1. Menerjemahkan Strategi ke Aktivitas

    Di sini para manajer dapat melakukan identifikasi proyek-proyek antar-departemen dan proyek perbaikan (improvement) dari tingkat aktivitas khususnya. Mereka dapat melakukannya melalui analisis aktivitas investasi, yang mencakup pendefinisian dan evaluasi proyek perbaikan (improvement) dan memanfaatkan komite untuk menyeleksi proyek-proyek yang dapat memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan customer. Perbaikan (imorovement) ini seharusnya dalam konteks sasaran organisasi, proses bisnis dan customer satisfaction.

Analisis Aktivitas

Analisis aktivitas adalah proses pengidentifikasian, penggambaran, dan evaluasi aktivitas yang tercantum dalam program yang akan dilaksanakan oleh tim dalam tahun anggaran. Aktivitas yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran adalah aktivitas yang telah dicantumkan dalam program. Analisis aktivitas ini dilandasi dengan target costs yang telah ditentukan.

Analisi aktivitas dilaksanakan dalam empat langkah antara lain:

  1. Aktivitas apa yang dikerjakan
  2. Berapa orang terlibat dalam aktivitas tersebut
  3. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut
  4. Penaksiran nilai (value) dari aktivitas tersebut bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan hanya pada aktivitas yang menambah nilai.

Menyusun Rencana Aktivitas

Setelah aktivitas dapat diidentifikasi, setiap penyusun anggaran kemudian menyusun rencana aktivitas/kegiatan untuk tahun anggaran. Aktivitas/kegiatan selama tahun anggaran ini dapat dibagi menjadi dua tipe yakni aktivitas perbaikan (improvement) dan aktivitas rutin.

Menetapkan Target Performance

Setelah aktivitas (kegiatan) berhasil disusun, penyusunan anggaran kemudian menentukan target performance yang bakal diperoleh dari aktivitas yang dilaksanakan. Tahap ini dapat ditempuh dengan melakukan estimasi dampak keuangan dari pelaksanaan aktivitas (kegiatan). Estimasi ini mancakup estimasi pendapatan dan/atau estimasi biaya, dan estimasi arus kas.

Target performance dapat diterapkan untuk proses bisnis secara keseluruhan sebagaimana masing-masing aktivitas. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tujuan harus dapat dicapai dalam sudut pandang orang yang menjalankan aktivitas tersebut.

 

 

  1. Menentukan Beban Kerja dan Proyek Interdepartemental

    Pada tahap ini, langkah yang dilakukan yaitu menetapkan target penjualan produk/ jasa (harga jual dan volume penjualan) untuk memproyeksikan beban kerja. Beban kerja didefinisikan sebagai jumlah volume output dimana aktivitas atau proses diperlukan untuk menghasilkannya. Banyak organisasi memilih cara praktis dengan menghitung ramalan volume penjualan dibanding mengukur permintaan costumer. Ramalan tersebut digunakan untuk menyusun anggaran pengahasilan.

     

     

    Ada tiga tahap utama untuk menentukan beban kerja suatu aktivitas dan proses, yaitu:

    1. Forecast produk – menentukan aktivitas/proses bisnis

      Tahap untuk forecasting beban kerja organisasi total yaitu dengan mem-forecast permintaan cost object(produk, jasa atau channel) dan menentukan beban kerja untuk aktivitas produk/jasa langsung yang mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mendefinisikan, mendesain, mengembangkan, menguji, me-release, menghasilkan, mendistribusikan, meng-install dan mempertahankan suatu produk atau jasa.

       

    2. Forecast non produk – menentukan aktivitas/proses bisnis

      Tahap kedua dalam peramalan beban kerja adalah menentukan beban kerja untuk aktivitas pendukung yang merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh departemen pendukung (support) seperti sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, keamanan dan akuntansi. Beban kerja harus ditentukan untuk setiap departemen, yang mungkin merupakan satu fungsi dari:

  • Produk/jasa
  • Costumer
  • Non product related (seperti jumlah dan tipe pernyataan finansial)

     

  1. Forecast proyek spesial

    Tahap ketiga dalam ramalan beban kerja adalah menentukan beban kerja untuk berbagai proyek spesial terbaru yang akan datang.

     

  1. Menyusun Anggaran Final (Finalize the Budget)

    Setelah manajer menyusun anggaran, menyusun rancangan aktivitas dan mengestimasi pendapatan dan atau penghematan biaya, biaya, dan arus kasnya masing-masing, maka data yang dihasilkan tersebut kemudian diserahkan kepada departemen anggaran untuk dikompilasi menjadi rancangan anggaran final.Panel review anggaran seharusnya mencakup tim lintas fungsi untuk mencapai perspektif organisasi. Activity-based budgeting secara sederhana merangking aktivitas dan proses bisnis disbanding pengeluaran (expenses). Organisasi dapat menganggarkan dan melaporkan dengan aktivitas dan merubah anggaran aktivitas ke dalam anggaran sumber daya tradisional sampai system anggaran berbasis aktivitas dapat diciptakan.

Tahap-tahap dalam memfinalkan suatu anggaran meliputi:

  1. Membuat rencana dan anggaran untuk seluruh proses bisnis dan setiap aktivitas dalam proses bisnis dan aktivitas setiap departemen.

    Setelah anggran berbasis aktivitas disusun, maka dilakukan review dan perlu diujicobakan pada sebuah departemen.

     

  2. Mengevaluasi performance yang dianggarkan dengan sasaran.

    Anggaran yang disiapkan (anggaran pendahuluan) harus dibandingkan dengan sasaran strategik. Perbedaan antara performance yang dianggarkan dengan sasaran strategik seharusnya menghasilkan suatu modifikasi pada aktivitas yang dianggarkan dan sumber daya yang dihasilkannya. Jika target biaya tidak dapat dipenuhi, manajer proses bisnis dan aktivitas seharusnya mengidentifikasi peluang perbaikan tambahan.

     

  3. Mengevaluasi performance dan cost trade off

    Jika terjadi perbedaan antara performance dari aktivitas/proses bisnis dengan target biaya maka tradeoffperlu dibuat.

     

  4. Memfinalkan biaya dari aktivitas dan proses bisnis dengan sasaran performance.

    Organisasi harus mengawali anggaran dengan aktivitas. Organisasi memiliki dua pilihan untuk menganggarkan aktivitas:

 

 

KESIMPULAN

Pada umumnya dalam melakukan kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan akan menghadapi dua permasalahan utama yang mempunyai timbal balik sangat erat. Yaitu permasalahan yang berhubungan dengan penjualan dan permasalahan yang berhubungan dengan produksi.

Manajemen harus mempunyai alat yang tepat untuk membantunya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Alat tersebut harus tidak hanya membantu untuk mengalokasi secara optimum sumber-sumber untuk mencapai visi, strategi, dan tujuan organisasi pada saat ini, tetapi harus sebagai jalan mencapai tujuan akhir organisasi.

Melalui integrasi aktivitas-aktivitas yang ada, anggaran haruslah dapat merespon kebutuhan-kebutuhan yang timbul secara dinamis. Anggaran yang paling cocok untuk memenuhi syarat-syarat dinamika perubahan dan mengahadapi permasalahn-permasalahan adalah activity-based budgeting (lihat misalnya, Brimson dan Fraser, 1991; Bunce dan Fraser, 1997; Antos, 1997; Anonymous, 1998; dan Brimson dan Antos, 1999). Activity-based budgeting dikenal sebagai pendekatan baru yang menghasilkan proses manajemen yang berkelanjutan secara efektif. Pendekatan ini dikembangkan oleh konsultan Coopers and Lybrand Deloitte yang mengkombinasikan praktek-praktek manajemen terkenal, diturunkan dari priority base budgeting dan total quality, bersama-sama denganactivity-based cost management concept (Brimson dan Fraser, 1991).

 

DAFTAR PUSTAKA

http://blog.stie-mce.ac.id/tarni/category/accounting/

http://cinndyrq.blogspot.com/2013/05/activity-based-budgeting.html

http://dagoconsultant.com/activity-based-budgeting-implementation/

http://irmarusmiati91.blogspot.com/2012/10/activity-based-budgeting.html

https://www.scribd.com/doc/39866313/Makalah-Budgeting

HUKUM DAGANG (KUHD)

BAB I

 

PENDAHULUAN

1.1 LATAR  BELAKANG.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ).

 

Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi, Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838).

 

Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

 

1.2 RUMUSAN MASALAH.

1.       Memahami Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang.

2.       Memahami Berlakunya Hukum Dagang.

3.       Memahami Hubungan Pengusaha dan Pembantunya.

4.       Memahami Pengusaha dan Kewajibannya.

5.       Memahami Bentuk-bentuk Badan Usaha.

6.       Memahami Perseroan Terbatas.

7.       Memahami apa itu  Koperasi.

8.       Memahami apa itu Yayasan.

9.       Memahami Badan Usaha Milik Negar.

 

 

BAB II

 

PEMBAHASAN

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang

  • Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengartian dari Hukum Perdata:
  1. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
  2. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
  3. Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

 

  • Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogate lex generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdata.

     

    Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :

  1. Hukum tertulis yang dikofifikasikan :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K)
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
  2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).

    Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

    Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ). Antara KUH perdata dengan KUH dagang mempunyai hubungan yang erat.

    Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUH dagang, yang isinya sebagai berikut:
    Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata.

    Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

    KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.


    Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

     

    1. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu :
  • KUHD
  • KUH Perdata
  1. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misal UU Hak Cipta. Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUH Perdata yaitu tentang Perikatan, seperti jual-beli,sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD dan KUH Perdata, ternyata dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi seperti tentang koperasi, perusahaan negara, hak cipta dll.

    Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

    Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodefikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan.

    Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang meruapkan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang daitur dalam KUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus.

Berlakunya hukum dagang

    Berdasarkan pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih  berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, Belanda, yang dibuat atas dasar konkordansi. Wetboek van Koophandel Belanda itu berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg) dari “Code du Commerce” Prancis 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” Prancis itu diambl alih oleh “Wetboek van Koophandel” Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengeni peradilan kusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan.

 

 

Hubungan pengusaha dan pembantunya

Bila seseorang melakukan atau menyuruh  melakukan perusahaan itu disebut pengusaha. Jadi, sebagai pengusaha :

  • Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu,
  • Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya, dan
  • Dia dapat menyuruh orang lain untuk menjalannkan perusahaannya (diberi surat kuasa untuk menjalannkan perusahaannya atas nama si-pemberi kuasa tsb), sedangkan dia tidak turut serta.

Pembantu – pembantu dalam perusahaan terdiri dari dua macam sebagai berikut :

  • Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya: pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan
  • Pembantu-pembantu di luar perusaaan, misalnya: agen perusahaan, pengacara, notaries, makelar, dan komisioner.

Pengusaha dan kewajibannya

    Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan negara. Maka dalam perdagangan timbul pula hak dan kewajiban pada pelaku-pelaku dagang tersebut. Hak dan Kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut :

  • Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
  • Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat.
  • Memberikan pelatihan kerja (pasal 12)
  • Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya (pasal 80)
  • Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan (pasal 77)
  • Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan,
  • Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan
  • Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
  • Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
  • Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)
  • Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)

 

 

 

Bentuk – bentuk badan usaha

    Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Pendirian suatu badan hukum usaha haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor untuk memilih badan usaha yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, pertimbangan utama pemilihan bentuk badan hukum perusahaan antara lain:

  • Keluwesan untuk beraktivitas
  • Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik
  • Kemudahan pendirian
  • Kemudahan memperoleh modal
  • Kemudahan untuk memperbesar usaha
  • Kelanjutan usaha

Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan pada kelompok Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Perseroan terbatas

    Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU RI Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan: ” Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaan tertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum. Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Sahamsaham yang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (commond stock) dan saham istimewa (preference stock).

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT) :

  • Pembuatan akta notaries
  • Anggaran dasar
  • Pengesahan menteri Kehakiman
  • Pendaftaran Wajib
  • Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Koperasi

    Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah :

  • Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip koperasi
  • Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama
  • Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi.
  • Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut perbandingan yang adil.
  • Pengawasan dilakukan oleh anggota.
  • Adanya sifat saling tolong-menolong (mutual aids).
  • Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagai syarat dan kewajiban anggota.

Langkah-langkah dalam mendirikan Koperasi:

  • Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri ditungkan dalam rapat pembentukkan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan.
  • Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukkan, surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.
  • Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan
  • Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Yayasan

    Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, ” Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang soial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ yang terditri atas: Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Langkah-langkah mendirikan Yayasan adalah:

  1. Penyampaian dokumen yang diperlukan
  • Fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus
  • Nama yayasan
  • Maksud & tujuan yayasan serta kegiatan usaha yayasan
  • Jangka waktu berdirinya yayasan
  • Modal awal yayasan
  • Susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus
  1. Penandatangan akta pendirian yayasan
  2. Pengurusan surat keterangan domisili
  3. Pengurusan NPWP
  4. Pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Dep. Keh dan HAM
  • Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai
  • Fotokopi NPWP atas nama yayasan telah dilegalisir notaris
  • Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa
  • Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara menunggu diterbitkan PP
  1. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

Badan usaha milik negara

    BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. BUMN adalah bentuk bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ciri-ciri utama BUMN adalah:

  • Tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan.
  • Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang.
  • Pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital.
  • Mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya.
  • Dapat dituntut dan menuntut, sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata.
  • Seluruh atau sebagian modal milik negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
  • Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan.

Kemudian BUMN digolongkan lagi ke dalam 3 jenis sebagai berikut:

  1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

    Perusahaan ini bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan yang termaktub dalam indonesische Bedrijvenvvet Rtb. 1927 Nomor 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah. Perjansepenuhnya diatur dan tunduk kepada hukum publik dan administrasi negara Serta merupakan bagian dari suatu departemen. Pada saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.

  2. Perusahaan Umum (Perum)

    Perusahan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 19 Prp. 1960 tentang Perusahaan Negara. Penetapan bentuk Perum ini adalah didasarkan pula oleh UU No. 1 Prp. 1969 tentang bentuk-Ioentuk badan usaha negara di mana terdiri atas Perusahaan atas Sero (Pesero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pada saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998.

  3. Perusahaan Perseroan (Persero)

    Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimilik oleh pihak swasta dan luar negeri. P erusahaan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dinniliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung. Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998.

 

BAB III

 

PENUTUP

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan). Pengusaha adalah setiap orang atau badang hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko suatu perusahaan dan juga mewakili secara sah. Di Indonesia juga banyak macam dan bentuk badan usaha yaitu, Perusahaan Perseorangan, Firma, Perseroan Komanditer, Koperasi, Yayasan, BUMN dan masih banyak yg lainnya.

 

DAFTAR PUSTAKA